BEBAS BANJIR MUNGKINKAH ?

 Kalau Anda sedang membutuhkan sebuah rumah dan mencari informasinya di internet, Anda akan menemukan istilah ini: “bebas banjir”. Atribut ini merupakan jaminan bahwa rumah yang ditawarkan tidak akan kedatangan tamu rutin yang menjengkelkan itu.

Memang, untuk sebuah rumah atau sebuah kompleks perumahan sangat mungkin kondisi bebas banjir itu diraih. Tapi, mungkinkah kondisi itu untuk skala kota, yang selama ini sudah menjadi langganan banjir? Seperti Jakarta, Semarang, Gorontalo, Manado, Padang dan banyak lagi kota lainnya di Indonesia? Jawabannya hanya tiga: “Sangat tidak mungkin. Mustahil!” atau “Mungkin saja terjadi, asal…..” Dan jawaban ketiga: “Tidak tahu.”

Blog ini dimaksudkan untuk membangun wacana, dan terutama mendorong aksi, bahwa sesungguhnya sangat mungkin kondisi bebas banjir (yang menyengsarakan) itu dicapai.

Istilah Banjir

Berkaitan dengan banjir, terdapat banyak istilah yang kerapkali digunakan baik dalam komunikasi verbal sehari-hari maupun di media masa. Istilah-istilah itu antara lain penanganan banjir, pengendalian banjir, pencegahan banjir, penanggulangan banjir, mitigasi banjir dan sebagainya.

Dengan mengacu pada Isnugroho (2002), dibedakan  dua istilah yaitu penanggulangan banjir dan pengendalian banjir. Penanggulangan banjir adalah kegiatan yang dilaksanakan selama banjir sedang berlangsung dan sesudah banjir berlalu. Sedangkan pengendalian banjir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan agar tidak terjadi banjir.

Berkaitan dengan pengendalian banjir terdapat dua kegiatan pokok. Pertama, kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi volume air yang masuk dan melewati sungai. Kedua, kegiatan yang ditujukan untuk memperbesar daya tampung (kapasitas alur sungai).

Secara umum, setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan pengendalian banjir selama ini gagal. Pertama, tidak terintegrasinya pendekatan biofisik dan pendekatan institusi dalam berbagai program penanganan banjir.Kedua, meski peran masyarakat dianggap penting, namun dalam implementasinya peran serta masyarakat, secara tidak disadari, kerap masih dianggap sebagai non-faktor.

Karena itu, solusi penanganan banjir ke depan harus mengintegrasikan aspek biofisik dan aspek institusi, dan menempatkan masyarakat sebagai faktor utama dalam proses pengendalian banjir.

Pengertian institusi di sini mengacu pada pengertian yang dikemukakan oleh North (1990) dan Rodgers (1994)dalam Nugroho (2006), dimana institusi diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan dalam mengatur dan mengendalikan perilaku dalam masyarakat atau organisasi

Tulisan ini lebih banyak difokuskan pada ikhtiar untuk pengendalian banjir yang ditujukan untuk mengurangi volume air yang melewati sungai melalui aktifitas yang mengintegrasikan pendekatan biofisik dan institusi.

Tiga perspektif.

Melalui pendekatan pengelolaan DAS (daerah aliran sungai), persoalan banjir setidaknya dapat diterangkan dengan tiga perspektif.

Pertama, banjir sebagai fenomena debit puncak (peak discharge). Banjir terjadi karena debit puncak tidak dapat ditampung oleh dimensi sungai / saluran. Jika DAS dipahami sebagai sebuah hamparan wilayah, dimana hujan yang jatuh di hamparan wilayah itu akan menuju ke sungai yang sama, maka debit puncak merupakan akumulasi dari debit run off (limpasan permukaan) yang berasal dari tiap persil lahan di DAS yang bersangkutan.

Keberadaan persil lahan, yang melekat hak kepemilikan (property right) di dalamnya, memperoleh penekanan di sini. Persil lahan dapat berupa persil hutan, persil perkebunan, tanaman pangan, permukiman, industri, lahan basah, semak, dan sebagainya. Kepemilikan dapat berupa pemilikan oleh negara (state property), individu atau badan hukum swasta (private property), dan pemilikan bersama (common property), serta persil-persil yang secara de facto dapat dikategorikan open access.

Banjir di Jakarta Tahun 2005. Sumber: Kompas

Dari perspektif ini, maka jika kita ingin mengendalikan banjir, maka setiap warga DAS, yaitu individu atau badan hukum yang menguasai persil lahan di DAS itu, harus ikut serta menurunkan debit limpasan yang keluar dari persil lahannya masing-masing.

Kedua, banjir sebagai akibat meningkatnya koefisien limpasan DAS, yaitu nisbah antara banyaknya air hujan yang menjadi limpasan permukaan dengan banyaknya air hujan yang jatuh di DAS yang bersangkutan. Setiap jenis penggunaan tanah memiliki koefisien limpasan yang berbeda. Koefisien limpasan suatu DAS merupakan rata-rata tertimbang dari koefisien limpasan masing-masing persil lahan. Jadi, jika kita ingin mengendalikan banjir (mengurangi koefisien limpasan DAS), maka setiap warga DAS harus berpartisipasi untuk menurunkan koefisien limpasan pada persil lahannya masing-masing.

Ketiga, banjir sebagai produk dari eksternalitas hidrologi yang negatif. Debit limpasan yang keluar dari setiap persil lahan, yang kemudian menyebabkan banjir, merupakan eksternalitas hidrologi yang negatif dari persil lahan itu. Setiap warga DAS berpotensi menjadi produsen eksternalitas hidrologi yang negatif, dimana biaya eksternalitasnya ditanggung oleh warga di hilir dalam bentuk banjir. Dari perspektif ini, maka banjir dapat dikendalikan jika setiap warga DAS melakukan upaya internalisasi.

Ketiga perspektif tersebut pada dasarnya menerangkan hal yang sama, bahwa untuk mengendalikan banjir di suatu wilayah DAS, maka setiap warga DAS, yaitu individu atau badan hukum yang menguasai persil lahan di wilayah DAS yang bersangkutan, harus melakukan ”sesuatu” yaitu mengadakan atau membangun sistem genangan dan atau sistem resapan di persil lahannya masing-masing.

Setidaknya terdapat dua rumpun teknologi untuk membangun sistem genangan atau sistem resapan di setiap persil. Pertama, rumpun teknologi konservasi tanah dan air. Dan kedua, rumpun teknologi pemanenan air hujan (rain water harvesting). Rumpun teknologi yang terakhir ini terutama dikembangkan di wilayah dengan curah hujan (CH) rendah (dibawah 1000 mm per tahun). Namun dengan berbagai kejadian kekeringan yang cenderung makin panjang akibat perubahan iklim global, teknologi pemanenan air hujan ini tampaknya harus mulai diperkenalkan di DAS yang memiliki CH tahunan yang relatif tinggi sekalipun.

Dua pendekatan terhadap perilaku

Dari pembahasan di atas, maka pengendalian banjir terutama berkaitan dengan perilaku warga DAS. Yaitu, bagaimana agar setiap warga DAS mau membangun sistem genangan dan atau sistem resapan (dengan teknologi konservasi tanah dan air atau teknologi pemanenan air hujan) di persil lahannya masing-masing.

Setidaknya terdapat dua pendekatan untuk memahami aspek perilaku ini, yaitu pendekatan normatif (normative approach) dan pendekatan pilihan rasional (rational choice approach). Menurut pendekatan normatif, seorang individu atau sebuah kelompok akan berperilaku tertentu karena didorong oleh apa yang disebut sebagai logika kepatutan (logic of approriateness). Logika ini sendiri merupakan hasil dari pemahaman kognitif dan proses internalisasi yang memakan waktu yang relatif lama.

Sedangkan menurut pendekatan pilihan rasional, perilaku individu atau kelompok merupakan respon terhadap aturan main (rules) atau insentif (incentives) yang ada. Aturan main ini dapat berupa aturan formal (formal rules) seperti peraturan perundang-undangan maupun aturan non formal (non-formal rules), misalnya kesepakatan-kesepakatan warga.

Di masyarakat sendiri, ada aturan yang tertulis (written rules) dan ada yang tidak tertulis (unwritten rules). Disamping itu ada aturan-aturan yang ditaati / diikuti (working rules) dan terdapat pula aturan-aturan yang tidak ditaati (non-working rules).

Dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sumber daya alam, sering kali terdapat aturan yang bersifat formal dan tertulis tapi tidak ditaati atau tidak dapat ditegakan. Tidak tegaknya aturan itu antara lain berkaitan dengan kekurangan biaya untuk menegakannya (enforcement cost) atau berkaitan dengan kapasitas si penegak aturan.

Berbagai pelanggaran tata ruang, yang kerap ditengarai sebagai penyebab banjir, atau okupasi lahan sempadan sungai, dapat diterangkan dengan pendekatan ini. Sedangkan pada masyarakat adat yang memiliki berbagai bentuk kearifan lokal, aturan (rules) yang ada bersifat tidak formal (bukan produk negara), dan bahkan tidak tertulis, tapi justru ditaati.

Sedangkan insentif yang mempengaruhi perilaku dapat beragam mulai dari yang kasat mata, bersifat langsung  dan bernilai ekonomi maupun yang tidak kasat mata, tidak langsung,  dan bersifat non ekonomi.

Dari perspektif kedua pendekatan ini, maka membangun perilaku warga DAS dapat dilakukan dengan berupaya membangun perilaku yang berbasis logika kepatutan, serta membangun aturan dan insentif yang sesuai.

Upaya untuk membangun tindakan berbasis logika kepatutan dapat dilakukan melalui berbagai jenjang pendidikan, serta pendidikan non formal dan informal di masyarakat, serta berbagai bentuk kampanye publik.

Sedangkan yang berkaitan dengan aturan, maka yang justru perlu dibangun adalah bagaimana masyarakat lokal membuat aturan-aturan yang merupakan kesepakatan mereka sendiri di tingkat lokal (non-formal rules), dimana mereka sendiri yang menegakkan aturan-aturan itu. Peran pihak luar adalah sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk membangun kesepakatan-kesepakatan itu serta menfasilitasi perealisasiannya.

Lalu, yang berkaitan dengan insentif, mekanisme imbal jasa hulu hilir serta insentif dalam bentuk tidak kasat mata, seperti aktivitas kerelawanan dan pahala yang dijanjikan setiap agama, dapat digunakan untuk membangun perilaku yang diinginkan dari setiap warga DAS.

Aksi Kolektif Lokal

Aspek penting lain yang kerap kali dilupakan berkaitan dengan pengendalian banjir adalah keharusan untuk adanya aksi kolektif (collective action). Meski tiap individu perlu melakukan ”sesuatu” di persilnya masing-masing, namun aksi individu, bagaimana pun optimalnya, tidak akan pernah efektif untuk menangani sumber daya alam yang memiliki karakteristik public good, seperti air hujan dan air limpasan permukaan.

Aksi Kolektif Evakuasi Korban Banjir. Sumber: Kompas

Selain itu, meski terdapat beragam aturan (formal rules) yang mengharuskan individu untuk melakukan ”sesuatu” di persilnya masing-masing, seperti aturan tentang sumur resapan, aturan tentang KDB (koefisien dasar bangunan), dan aturan sempadan sungai, serta aturan tentang keharusan untuk melestarikan lahan pertaniannya, namun aturan-aturan itu dalam kenyataannya tidak bisa ditegakan.

Beberapa riset aksi menemukan bahwa ketika aturan formal sulit ditegakkan karena berbagai sebab, maka yang perlu diintrodusir adalah pengembangan kesepakatan-kesepakatan di tingkat lokal dalam bentuk aksi kolektif. Hal ini identik dengan membangun modal sosial warga.

Pertanyaannya adalah, pada level mana aksi kolektif dilakukan? Dalam berbagai referensi, aksi kolektif sebaiknya dilakukan pada level dimana komunitas itu memiliki tingkat kohesivitas sosial yang tinggi, atau memiliki pengalaman bekerjasama di masa lalu. Itu artinya,  pengendalian banjir dapat terjadi jika terdapat aksi kolektif di tingkat lokal di seluruh wilayah DAS. Think globally, act locally.

Disain kelembagaan

Dari paparan di atas, maka dapat diajukan sebuah kerangka disain kelembagaan untuk pengendalian banjir di suatu DAS.

Pertama, sosialisasi penambahan atribut kewargaan DAS. Karena setiap warga pasti tinggal di satu DAS, maka setiap warga harus mengetahui ia merupakan bagian dari DAS apa. Hal ini penting, karena apa yang dilakukan di persil lahannya secara kolektif akan mempengaruhi perilaku hidrologi DAS yang bersangkutan.

Kedua, fasilitasi aksi kolektif warga DAS. Pelaksanaan aktivitas ini disarankan pada level desa / kelurahan. Itu artinya, di tiap desa / kelurahan perlu difasilitasi terbentuknya semacam organisasi stakeholders lokal, misalnya Komite DAS Ciliwung Kelurahan X, yang akan mengkoordinir aksi kolektif warga di tingkat lokal.

Ketiga, fasilitasi pelatihan dan penyusunan rencana bagi Komite DAS di tiap desa / kelurahan agar mereka mampu membuat rencana untuk menurunkan koefisien limpasan di desa / kelurahan masing-masing. Aktivitas fasilitasi ini juga untuk memastikan agar rencana dari masing-masing Komite DAS di tiap kelurahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Prinsip dalam penyusunan dokumen rencana ini adalah memulai dari apa yang dipahami (teknologi yang dikuasai) oleh masyarakat.

Keempat, fasilitasi implementasi rencana Komite DAS. Prinsip untuk implementasi ini adalah membangun keberhasilan-keberhasilan kecil, mulai dari penerapan teknologi yang sederhana dan murah, seperti penerapan teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB) atau pembibitan tanaman penghijauan, menuju ke teknologi yang lebih rumit dan membutuhkan biaya lebih besar. Untuk aktivitas ini, maka kerja sama berbagai pihak: pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan swasta, menjadi penting.

Kelima, memperkenalkan konsep relawan DAS. Peran lain Komite DAS di tiap desa / kelurahan adalah mengajak setiap warga DAS di desa / kelurahan yang bersangkutan yang peduli, mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa, untuk menjadi relawan DAS. Tugas mereka adalah mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Penggunaan atribut-atribut relawan bekerjasama dengan pihak sponsor swasta dapat dipertimbangkan.

Keenam, memfasilitasi terbangunnya jaringan antar sesama Komite DAS Desa / Kelurahan, serta jaringan antara Komite-Komite DAS dengan institusi-institusi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha.

Tugas pemerintah dalam disain kelembagaan seperti ini adalah menfasilitasi terbentuknya Forum DAS di tiap-tiap DAS, dimana Forum DAS ini nantinya akan bertugas menfasilitasi terbentuknya Komite DAS di tiap desa / kelurahan di DAS yang bersangkutan.

Disain kelembagaan yang polisentris seperti ini diharapkan dapat menjadi alternatif terhadap rendahnya kinerja pemerintah (di berbagai level) dalam pengendalian banjir di Indonesia selama ini.

Dan, jika disain kelembagaan seperti ini diterapkan secara konsisten, maka bebas banjir bukanlah sesuatu yang mustahil.

ASEAN: Tantangan Tekanan Ekonomi Global dan Instabilitas Nasional Menuju AEC 20155

Memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015, perekonomian kawasan masih dibayang-bayangi tekanan perekonomian global. The Fed melihat bahwa perekonomian domestik telah mulai stabil sehingga mengambil langkah tapering off yang merupakan kebijakan moneter ketat. Hal ini berdampak pada kecenderungan “keringnya” aliran modal dari Amerika Serikat ke kawasan yang menciptakan depresiasi mata uang nasional lebih dalam dari yang sebelumnya telah terjadi (sebagaimana keseimbangan baru nilai tukar Rupiah yang dialami Indonesia saat ini). Sementara itu dari Uni Eropa, walaupun secara umum kawasan tersebut dapat dikatakan telah melewati periode terburuk dari krisis, namun kinerja perekonomian negara-negara anggota kawasan tersebut masih sangat beragam. Pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut juga belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan permintaan masyarakatnya terhadap produk-produk global, termasuk dari kawasan ASEAN. Sedangkan Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama negara-negara kawasan ASEAN justru sedang mengalami kecenderungan “pendinginan” perekonomian yang akan berpengaruh pada kinerja perdagangan internasional saat ini.
Instabilitas nasional menjadi tantangan yang semakin penting terhadap perekonomian negara-negara kawasan ASEAN. Instabilitas kawasan ASEAN memiliki berbagai bentuk seperti tantangan politik, tantangan ekonomi bahkan hingga tantangan keamanan. Dampak dari bencana alam hebat yang menghantam Filipina pada tahun 2013, pencabutan berbagai skema subsidi serta penerapan berbagai kebijakan jaminan sosial di negara-negara kawasan, transisi politik yang sedang dialami oleh Indonesia, krisis politik yang terjadi di Thailand, penerapan hukum syariah di Brunei Darussalam, konflik militer terbuka antara Vietnam dan Tiongkok, sengketa kepulauan di kawasan Laut China Selatan antara Tiongkok dengan lebih kurang enam negara anggota ASEAN serta masih belum cepatnya pembangunan infrastruktur adalah beberapa contoh diantaranya. Beberapa contoh tantangan kawasan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpastian akan menjadi tantangan laten pemerintah untuk menjaga momentum perekonomian yang ada. Stabilitas nasional menjadi hal yang esensial dalam menjaga daya pikat bagi investor global untuk mengembangkan sektor industri manufaktur. Menjaga stabilitas politik, ekonomi dan menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat dunia adalah “pekerjaan rumah” bagi pemerintah negara-negara ASEAN di tengah tantangan berbagai instabilitas nasional yang terus semakin tinggi intensitasnya.
Menjaga daya saing di tengah tekanan global dan instabilitas domestik menjadi sangat penting demi kesiapan negara kawasan menuju AEC 2015. Daya saing menjadi kata kunci dalam memastikan kesiapan setiap negara di kawasan dalam memasuki AEC 2015. Di tengah berbagai tantangan, baik eksternal maupun internal, pemerintah harus mampu menjaga dan bahkan meningkatkan kemampuan daya saingnya, sehingga ketika “keran” AEC 2015 terbuka maka setiap bagian dari masyarakat kawasan mampu untuk memperoleh manfaat yang optimal.

Tabel 12: Pertumbuhan GDP Negara ASEAN, Constant Price, 1998–Q1 2014 (y-o-y, %)
Pertumbuhan mencatatkan pencapaian lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya

Catatan: rata-rata pertumbuhan untuk periode 1998-1999, 2000-20007, dan 2008-2009
Data Pertumbuhan Q1/2014: Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Myanmar belum tersedia
Sumber: IMF, CEIC (2014)

Negara-negara kawasan ASEAN belum mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal.Pada kuartal I-2014, capaian pertumbuhan ekonomi negara di kawasan ASEAN secara umum menunjukkan capaian yang masih belum menggembirakan karena masih belum menyiratkan potensi pertumbuhan perekonomian kawasan yang sesungguhnya. Indonesia sebagai kontributor ekonomi terbesar di ASEAN mencatat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sementara Thailand sebagai negara dengan kontributor ekonomi terbesar kedua pada kuartal I-2014 ini, menjadi satu-satunya negara yang mengalami kontraksi perekonomian (-2,10%) di kawasan akibat dari dinamika perpolitikan yang terjadi di negara tersebut. Singapura dan Vietnam walaupun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, secara umum masih dibawah target yang ditetapkan. Perekonomian kawasan ASEAN secara umum masih ditopang oleh capaian perekonomian Malaysia dan Filipina.
Indonesia sebagai “motor” perekonomian kawasan ASEAN mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan yang dicapai Indonesia pada Kuartal 1-2014 sebesar 5,21% (y-o-y) atau sebesar 5,56% tanpa Minyak dan Gas adalah tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV-2013 sebesar 5,72% serta tingkat pertumbuhan tersebut meleset dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 5,8%. Perlambatan ekonomi ini terutama disebabkan akibat dari penerapan UU Minerba terbaru terutama pada negara-negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Bahkan dampak perekonomian dari penurunan kinerja ekspor tersebut tidak mampu diimbangi oleh sumbangan ekonomi dari proses “pesta demokrasi” atau Pemilihan Umum Legislatif yang terjadi di Indonesia pada periode ini. Penjaga perekonomian Indonesia dari perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam dikarenakan masih kuatnya permintaan konsumsi dalam negeri seiring dengan pertumbuhan kelompok menengah di Indonesia.
Filipina masih pencetak pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan. Walaupun dampak dari bencana gempa bumi dan Topan Haiyan di tahun 2013 yang lalu masih membuat kinerja perekonomian Filipina belum mencapai potensi optimalnya, namun pada kuartal I-2014, Filipina berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi (y-o-y) sebesar 5,7%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini merupakan pertumbuhan peringkat ketiga tercepat di Asia, setelah Tiongkok yang mencatatkan pertumbuhan pada kuartal I-2014 sebesar 7,4% dan Malaysia sebesar 6,2%. Keberhasilan Filipina menjaga momentum ekonominya pasca peristiwa bencana alam yang merusak berbagai infrastruktur dan industri kelapa yang cukup dominan di Filipina, adalah dengan mendorong pertumbuhan sektor jasa. Menurut Phillipines National Statistics Coordination (NSC), pertumbuhan sektor jasa pada kuartal I-2014 berhasil mencatat pertumbuhan 3,8% dibandingkan dengan sektor industri dan pertanian yang berturut-turut hanya mampu mencatat pertumbuhan 1,8% dan 0,1%.

Tabel 13: Indeks Harga Konsumen (IHK) Negara ASEAN, 2000-2014* (y-o-y, %)
Kenaikan harga barang publik utama dan terhambatnya jalur logistik antar negara menjadi penyebab utama masih tingginya tingkat inflasi di kawasan

Catatan: Data-data untuk Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, adalah posisi per-April 2014 (y-o-y). Data untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam adalah posisi per-Mei 2014 (y-o-y)
Sumber: Bloomberg (2014)

Permotongan berbagai skema subsidi memberikan kontribusi pada capaian tingkat inflasi yang relatif masih tinggi di kawasan. Dampak dari pemotongan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia dan pemotongan subsidi BBM dan gula di Malaysia pada tahun 2013 yang lalu masih memberikan dampak pada capaian inflasi di awal tahun 2014 ini. Pemotongan subsidi ini ternyata secara umum belum mampu memberikan dampak pada pola konsumsi masyarakat yang terus tetap tumbuh, sehingga ikut mendorong inflasi untuk tetap relatif tinggi di berbagai negara di kawasan ASEAN.
Instabilitas politik di kawasan ikut menyumbang pada kenaikan harga-harga secara umum.Krisis politik di Thailand yang juga dibayang-bayangi oleh memanasnya situasi politik di kawasan Laut China Selatan turut memberikan dampak pada harga-harga barang secara umum. Thailand yang merupakan salah satu lokasi transit berbagai produk-produk Tiongkok di kawasan mengalami permasalahan pada jalur distribusi, selain dikarenakan transportasi laut yang relatif dihindari di kawasan Laut China Selatan juga krisis politik di Thailand. Situasi ini mendorong teradinya hambatan pada sistem logistik kawasan yang ikut menunjang kenaikan harga-harga barang secara umum.

Tabel 14: Indeks Pasar Saham Negara ASEAN, 2009-2014 (y-o-y, %)
Kawasan ASEAN masih menjadi destinasi favorit investasi pasar saham

Catatan: Data posisi 2 Januari dan 30 Mei 2014 adalah pertumbuhan berbasis Year-to-Date
Sumber: Bloomberg (2014)

Investasi dalam bentuk saham masih menjadi daya tarik kawasan ASEAN. Berbeda dengan kecenderungan pada indikator-indikator ekonomi makro lainnya di kawasan, kinerja pasar saham ASEAN cenderung menunjukkan geliat yang positif. Dalam kuartal I-2014 ini, tercatat tiga negara yang mengalami pertumbuhan indeks saham hingga dua digit yaitu Indonesia (14,5%), Filipina (12,87%) dan Viet Nam (11,37%), bahkan Thailand yang mengalami krisis perpolitikan juga mampu mencatatkan pertumbuhan pasar saham hingga hampir mencapai dua digit (9,10%). Portofolio pasar saham di negara ASEAN yang mayoritas anggotanya adalah perusahaan swasta -kecuali di kawasan Indo-China yang umumnya masih didominasi perusahaan milik negara- menunjukkan secara umum bahwa investor global masih melihat potensi ekonomi yang besar dari aktor usaha swasta di negara ASEAN.

Tabel 15: Nilai Tukar Mata Uang ASEAN Terhadap USD, 2009-2014 (y-o-y, %)
Penguatan nilai tukar negara kawasan tidak secepat yang diharapkan

*= Pada tahun 2012 Myanmar mengalami penyesuaian nilai mata uang
Catatan: Data tersaji pada posisi 30 Mei 2014 adalah pertumbuhan berbasis Year-to-Date
Catatan: Angka (+) menunjukkan apresiasi mata uang dan angka (-) menunjukkan depresiasi mata uang.
Sumber: Bloomberg (2014)

Hingga kuartal I-2014, penguatan nilai tukar mata uang di kawasan belum secepat yang diharapkan. Kinerja mata uang negara-negara kawasan masih menunjukkan laju yang belum dapat mengkompensasi kecepatan penurunan nilai tukar sepanjang tahun 2013 yang lalu. Bahkan  untuk Kamboja, Laos dan Vietnam ada kecenderungan nilai tukar mata uang akan terus memburuk. Situasi ini menunjukkan bahwa investor melihat ASEAN sebagai kawasan yang belum menunjukkan tren yang menjanjikan untuk memberikan gain pada investor melalui kegiatan investasi di foreign exchange market.
Kebijakan tapering off yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan defisit neraca perdagangan negara kawasan memberikan imbas negatif pada nilai tukar mata uang kawasan. Kebijakan tapering off yang dilakukan oleh The Fed di Amerika Serikat memberikan dampak pada terbangunnya sentimen positif untuk memiliki mata uang Dolar Amerika Serikat yang pada kelanjutannya memberikan tekanan pada nilai tukar mata uang di kawasan ASEAN. Rencana kenaikan suku bunga di sektor perbankan di Amerika Serikat sebagai bagian dari skema tapering off The Fed mendorong berbagai investor untuk mengalihkan investasi portofolio mereka keluar dari kawasan negara berkembang. Situasi tersebut kemudian diperparah dengan masih belum normalnya perdagangan internasional sehingga negara-negara di kawasan ASEAN masih mengalami defisit neraca perdagangan. Berbagai situasi global ini pada akhirnya memberikan tekanan berat pada mata uang negara-negara ASEAN.

ANALISIS KASUS PENYADAPAN AUSTRALIA TERHADAP BEBERAPA PETINGGI NEGARA BERDASARKAN SUDUT PANDANG SISTEM KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Peristiwa Penyadapan yang dilakukan oleh Intelejen Australia terhadap Pemerintah Indonesia telah mencederai hubungan diplomatik antar kedua belah pihak yang selama ini telah berjalan cukup baik. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan bahwa Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007 - 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan Indonesia masih lemah dan kurang baik. Indonesia harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan mengancam pertahanan dan kedaulatan negara Indonesia, sekalipun dengan negara tetangga sendiri yang sudah punya hubungan diplomatik sangat baik seperti Australia. Perlu digaris bawahi bahwa 

 terkadang kawan bisa menjadi lawan.
 
Tindakan yang dilakukan oleh Australia merupakan bentuk pelecehan kedaulatan terhadap Indonesia. Hal ini harus ditanggapi dengan tepat, pemerintah harus berani dan tegas dengan mengambil keputusan politik keamanan, politik ekonomi, maupun aspek lain yang menjadikan Indonesia punya kedaulatan seutuhnya. Tindakan ini sangat perlu dilakukan guna menunjukkan bahwa Indonesia bukan sebuah negara yang dapat dipermainkan begitu saja. Indonesia perlu mengambil pelajaran berharga dari kejadian ini, Indonesia harus memperbaiki sistem kemanan dan pertahanan dan meningkatkanya agar bisa menjadi lebih baik lagi.