Contoh Kasus Hak Cipta atau Hak Paten di Bidang Industri

Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, pasal. 1, ayat. 1).  Hak paten adalah hak khusus untuk menggunakan investasi yang telah dilindungi serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tampa persetujuan dari pemegang paten.oleh karena itu,pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Negara Indonesia banyak terjadi kasus mengenai hak paten khususnya dalam bidang industri. Kasus ini terjadi karenakan seorang yang meniru ingin produknya dapat laku dipasaan dan dikenal masyarakat karena ada kemiripan dengan produk yang sudah terkenal sebelumnya. Oleh sebab itu hak paten di atur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2001. Berikut merupakan contoh pelanggaran kasus hak paten yang terjadi dalam bidang industri:

1.      Pengadilan California Tolak Gugatan Proview atas Apple Terkait iPad Trademark

Proview bisa saja sukses mengeruk kekayaan Apple di China, tapi tidak di negara asal Apple, Amerika. Gugatan Proview terkait pemakaian merek dagang ‘iPad’ oleh Apple telah ditolak oleh hakim pengadilan tinggi California, Mark Pierce. Seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ), Proview dalam gugatannya mengatakan telah tertipu ketika Apple memperoleh merek dagang iPad dari pihaknya di tahun 2009. Sebelumnya Proview telah membuat klaim yang sama di pengadilan di China selatan provinsi Guangdong.

Di China, kasus Proview vs Apple telah menjadi salah satu kasus perebutan kekayaan intelektual paling terkemuka, khususnya kasus melawan perusahaan asing. Pengadilan Guangdong mendesak Apple dan Proview untuk berdamai, dan Apple telah menawarkan kompensasi yang besarnya masih didiskusikan antara kedua pihak. Jika di China, Apple tampak menyerah dengan berusaha memberikan uang ganti rugi, berbeda dengan di California. Pihak Apple telah meminta pengadilan untuk membatalkan gugatan Proview karena menurut Apple, pihak Proview dan Apple telah setuju untuk menyelesaikan perebutan merek dagang iPad di Hong Kong melalui jalur hukum. Hakim Pierce setuju dengan pendapat Apple tersebut, dan jika Proview menganggap kesepakatan di Hong Kong dirasa ‘tidak masuk akal dan adil’ maka pihak Proview harus membuktikan pendapat tersebut.

Dengan dukungan hakim Pierce tampaknya Apple akan memenangkan kasus ini di Amerika, tapi tidak di China karena jumlah ganti rugi yang harus diserahkan pada Proview atas pemakaian nama iPad masih jauh dari kata sepakat.

Berdasarkan contoh hak paten tersebut dapat di analisis bahwa Apple telah di gugat hak paten yang telah ada selama ini yaitu “iPad” oleh proview. Proview menganggap bahwa telah tertipu pada Apple dengan menggunakan hak paten mereka. Tetapi setelah gugatan proview terhadap Apple yang berlangsung di Amerika Apple memenangkan tuntutan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai, tetapi lain dengan gugatan yang berada di China, Guangdong. Proview menganggap tidak adil dan masalah hak paten ini masih jauh dari kata sepakat terkait dengan penggantian rugi yang telah di ajukan proview kepada Apple.

Sumber : http://apple.gopego.com/2012/05/pengadilan-california-tolak-gugatan-proview-atas-apple-terkait-ipad-trademark

2.      Nokia Resmi Ajukan Tuntutan Hukum Baru Pada HTC, ViewSonic dan RIM

Nokia secara resmi telah mengajukan beberapa tuntutan hukum secara terpisah terkait masalah hak paten terhadap HTC, ViewSonic serta Research in Motion (RIM). Perusahaan-perusahaan tersebut dituduh Nokia telah melakukan pelanggaran hak paten terhadap serangkaian teknologi yang mencakup 45 buah hak paten di bidang hardware maupun software. Hak paten untuk hardware dikabarkan meliputi teknologi dual-function antenna, power management serta multimode radio. Sedangkan untuk bagian software meliputi sejumlah fitur seperti application store, multitasking, navigation, conversational message display, dynamic menu, data encryption serta e-mail retrieval.

“Kami lebih mengharapkan agar perusahaan-perusahaan tersebut menghormati properti intelektual kami dan bersaing menggunakan inovasi buatan mereka sendiri,” kata CLO Nokia Louise Pentland. “Namun melihat tindakan yang telah mereka tempuh, maka kami tidak akan mentolerir penggunaan ilegal dari inovasi kami.” Nokia sendiri sebetulnya masih sedang dihadapkan dengan proses hukum melawan Apple yang melibatkan 37 buah hak paten untuk teknologi ponsel. Produsen ponsel asal Finlandia ini memiliki lebih dari 30.000 hak paten serta aplikasi hak paten, dan mereka telah menggunakannya untuk menekan berbagai perusahaan saingan mereka untuk menandatangani kesepakatan lisensi teknologi, atau dihadapkan pada tuntutan hukum bila mereka menolak ‘penawaran’ tersebut. 

Berdasarkan contoh kasus hak paten dapat di analisis bahwa nokia telah mengajukan tuntutan hokum baru kepada HTC, ViewSonic dan RIM. Mereka di tuduh oleh Nokia telah mencuri 45 Hak Paten miliknya. Hak paten yang telah di curi dalam bidang software dan hardware meliputi dual-function antenna, power management serta multimode radio, dan untuk bidang software seperti navigation, multi tasking dan lain-lain. Menurut CIO Nokia mereka telah mempatenkan 30000 hak paten serta aplikasinya. Dan mereka akan menggunakan hak paten tersebut untuk menekan berbagai perusahaan untuk menandatangani linsensi teknologi atau di hadapkan pada hokum jika menolak penawaran tersebut.

Sumber : http://gadget.gopego.com/2012/05/nokia-resmi-ajukan-tuntutan-hukum-baru-pada-htc-viewsonic-dan-rim

Analisis Kasus Perlindungan Konsumen

 A. KASUS POSISI

Di Surabaya, seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik Maskapai PenerbanganWings Air di karena penerbangan molor 3,5 jam. Maskapai tersebut digugat oleh seorangadvokat bernama DAVID ML Tobing. DAVID, lawyer yang tercatat beberapa kali menangani perkara konsumen, memutuskan untuk melayangkan gugatan setelah pesawat Wings Air (milik Lion) yang seharusnya ia tumpangi terlambat paling tidak sembilan puluh menit.Kasus ini terjadi pada 16 Agustus lalu ia berencana terbang dari Jakarta ke Surabaya, pukul08.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli. Hingga batas waktu yang tertera di tiket,ternyata pesawat tak kunjung berangkat. DAVID mencoba mencari informasi, tetapi ia merasakurang mendapat pelayanan. Pendek kata, keberangkatan pesawat telat dari jadwal.DAVID menuding Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keterlambatankeberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara.Selanjutnya DAVID mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut ke pengadilan untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan untuk membatalkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai atas keterlambatan, hal mana dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. ANALISA KASUS

Untuk menganalisa kasus tersebut lebih jauh sebagai suatu tindak pidana ekonomi makaharus dikaji terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana ekonomi danHukum Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bentuk Hukum Pidana Ekonomi dalam artiLuas

Bahwa yang dimaksud dengan Hukum Pidana Ekonomi sebagaimana disebutkan olehProf. Andi Hamzah adalah bagian dari Hukum Pidana yang mempunyai corak tersendiri, yaitucorak-corak ekonomi. Hukum tersebut diberlakukan untuk meminimalisir tindakan yangmenghambat perekonomian dan kemakmuran rakyat

Dalam Hukum Pidana Ekonomi, delik atau tindak pidana ekonomi dibagi dalam 2 bentuk yakni delik atau tindak pidana ekonomi dalam arti sempit maupun delik atau tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi dalam arti sempitadalah tindak pidana ekonomi yang secara tegas melanggar Undang-Undang 7/DRT/1955.Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah tindak pidanayang bertentangan dengan Undang-Undang 7/DRT/1955 serta undang-undang lain yangmengatur tentang tindak pidana ekonomi.

Dalam kasus yang menimpa DAVID, Tindakan yang dilakukan oleh pihak ManajemenWings Air dengan mencantumkan klausula baku pada tiket penerbangan secara tegas merupakantindakan yang bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, sehingga terhadapnya dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi dalam arti luas.

Bila berbicara tentang hukum perlindungan konsumen maka kita harus pulamembicarakan tentang UU. RI No. 8 Tahun 1999 (UUPK). UUPK lahir sebagai jawaban atas pembangunan dan perkembangan perekonomian dewasa ini. Konsumen sebagai motor  penggerak dalam perekonomian kerap kali berada dalam posisi lemah atau tidak seimbang biladibandingkan dengan pelaku usaha dan hanya menjadi alat dalam aktivitas bisnis untuk meraupkeuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam perdaganganadalah tingkat kesadaran konsumen masih amat rendah yang selanjutnya diketahui terutamadisebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Mengacu pada hal tersebut, UUPK diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sehingga diharapkan segala kepentingan konsumensecara integrative dan komprehensif dapat dilindungi.

Perlindungan konsumen sebagaimana pasal 1 ayat (1) menyebutkan arti dari perlindungan konsumen yakni : segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. Sedangkan arti yang tidak kalah penting ialah Konsumen, yaknisetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kata tidak diperdagangkan ini berarti konsumen yang dilindungi ialahkonsumen tingkat akhir dan bukanlah konsumen yang berkesempatan untuk menjual kembaliatau reseller consumer.

Asas yang terkandung dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi menjadi5 asas utama yakni :

Asas Manfaat ; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungankonsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelakuusaha secara keseluruhan.

Asas Keadilan ; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikankesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakankewajibannya secara adil.

Asas Keseimbangan ; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen ; memberikan jaminan atas keamanan dankeselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas Kepastian Hukum ; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannyadari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumendalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasiserta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsunganusaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatankonsumen.

Sedangkan ketentuan mengenai sanksi pidana dari Undang-Undang PerlindunganKonsumen yang diatur dalam 3 pasal yakni Pasal 61, 62 dan 63. Hukum pidana berlaku secaraUltimuum Remedium mengingat penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK juga mengenal adanya penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa, Hukum Administrasi dan HukumPerdata.

Tindakan Wings Air mencantumkan Klausula baku pada tiket penerbangan yangdijualnya, dalam hal ini menimpa DAVID, secara tegas bertentangan dengan Pasal 62 Jo. Pasal18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen dimana terhadapnyadapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak RP. 2.000.000.000,-,namun dengan tidak mengesampingkan prinsip Ultimum Remedium.

Yang dimaksud dengan Klausula baku adalah segala klausula yang dibuat secara sepihak dan berisi tentang pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang lain.Sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 18 UUPK yakni:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarangmembuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihatatau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjianyang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bataldemi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undangini.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa tujuandari pelarangan adalah semata-mata untuk menempatkan kedudukan Konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Selain itu khusus mengenai penerbangan, berdasarkan konvensi Warsawa ditentukan perusahaan penerbangan tidak boleh membuat perjanjian yang menghilangkan tanggung jawabnya. Dalam kasus disebutkan bahwa, pada tiket penerbangan yang diperjualbelikan

memuat klausul “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yangditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi”. Berdasarkan pendapat saya, hal tersebut jelas merupakan suatu bentuk klausula baku mengingat klausul yang termuat. dalam tiket tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak Manajemen Wings Air yang berisikan pengalihan tanggungjawab dalam hal terjadi kerugian dari pihak manajemen kepada penumpang.Atas dimuatnya klausula tersebut jelas dapat merugikan kepentingan konsumen. Penyedia jasadapat serta merta melepaskan tanggungjawabnya atas kerugian yang timbul baik yangditimbulkan oleh penyedia jasa sendiri maupun konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwatindakan yang dilakukan oleh Wings Air selaku peusahaan milik Lion Air bertentangan dengan pasal 18 UUPK dan Konvensi Warsawa tentang penerbangan.

Terkait dengan penegakan hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai pelarangan pemasukan Klausula Baku dalam setiap aktivitas perdagangan, menurut pendapatsaya belum berjalan dengan efektif dan sesuai harapan. Disana-sini penggunaan klausula tersebutmasih marak dan cukup akrab dalam setiap aktivitas perekonomian. Selain itu, sampai sejauh ini pun penggunaan sangsi pidana belum pernah diterapkan dalam setiap tindakan pencantumanklausula baku. Hal tersebut menurut pendapat saya merupakan indikator bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 belum ditaati dan diterapkan dengan baik melainkan sejauh ini baru samapi pada tahap pemahaman dan sosialisasi.

Dapat disimpulkan, sebagai bagian dari hukum yang memuat ketentuan tentang pidana perekonomian, lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen menunjukan bahwa kegiatanatau aktivitas perdagangan dan perekonomian telah berkembang sedemikian rupa dan komplekssehingga kehadiran Undang-Undang No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dirasatidak lagi mumpuni dalam meminimalisir itikad jahat pelaku ekonomi terhadap konsumen.Kehadiran UUPK jelas memperkaya khazanah Hukum Pidana Ekonomi Indonesia danmembuatnya selalu dinamis dan tidak tertinggal di belakang dalam mengikuti perkembangansocial yang ada pada masyarakat. Mengingat sesungguhnya tujuan diadakannya Hukum PidanaEkonomi bukanlah hanya untuk menerapkan norma hukum dan menjatuhkan sanksi hukum pidana sekedar sebagai pencegahan atau pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan jauh untuk membangun perekonomian dan mengejar kemakmuran untuk seluruh rakyat sebagaimanadisebutkan oleh Prof. Bambang Purnomo.

SUMBER:

http://www.academia.edu/4517880/Analisis_Kasus_Posisi_Perlindungan_Konsumen_I

Eka Evisesman Z.

2EB10

22212402